Komisi VII DPR Mengamuk Sesudah Ditunjuk Gunakan Dana BRIN Berbuntut Tekanan Kepala Ditukar

Komisi VII DPR RI menekan pemerintahan selekasnya menukar Kepala Tubuh Penelitian dan Pengembangan Nasional (BRIN) Seperti Tri Handoko ingat persoalan di badan instansi itu yang tidak juga selesai. Ini tercantum pada ringkasan rapat dengar opini Komisi VII bersama Kepala BRIN.

Sedianya, jadwal rapat itu mengulas realokasi bujet BRIN tahun bujet 2023 ihwal gagasan program kerja yang terkait langsung dengan warga. Tetapi, mendekati Handoko menjelaskan materinya, ada interupsi dari beberapa anggota DPR menyorot performa BRIN.

“Ijin interupsi, pimpinan. Sebelumnya ada penjabaran dari BRIN, saya harus sampaikan lebih dahulu untuk memberi respon keadaan modern muka penelitian kita yakni BRIN,” kata Wakil Ketua Komisi Penelitian Maman Abdurrahman, Senin, 30 Januari 2023.

Maman selanjutnya menjelaskan bujet BRIN untuk program warga pada tahun kemarin yang sebesar lebih kurang Rp 800 miliar. Tetapi, katanya, yang terlaksana cuma Rp 100 miliar.

“Pertanyaan paling simpel, ke mana Rp 700 miliarnya itu?,” katanya.

Menurutnya, BRIN punyai banyak permasalahan di intern, masalah jalinan di antara sama-sama peneliti, sampai perlakuan tidak professional yang sudah dilakukan petinggi berkaitan di BRIN. Oleh karenanya, dia minta pertanggungjawaban penuh Seperti sebagai Kepala BRIN.

“Saya tegas referensikan penggantian Kepala BRIN. Karena hampir 2 tahun selalu memiliki masalah semacam ini,” kata Maman.

Dia mengarah pada laporan Koran Tempo bertema Patgulipat Dana Penelitian Berkelit Diseminasi Konstituen edisi Senin, 30 Januari 2023. Dalam laporan itu, Tempo menyorot beberapa permasalahan di badan BRIN.

Rusia Ingatkan Duta besar Baru AS masalah Resiko Peraturan Konfrontatif

Misalkan, program Warga Menanyakan BRIN Menjawab (MBBM) yang digagas semenjak tahun kemarin. Tempo mendapat sebundel document gagasan penyelenggaraan MBBM tahun 2023. BRIN disebutkan menyarankan anggota Komisi VII DPR beberapa 51 orang untuk memperoleh porsi training.

Untuk setiap training, BRIN membagikan Rp 150-300 juta. Dalam satu tahun, porsi training untuk setiap anggota dewan diprediksi capai Rp 4,8 miliar.

Adapun bila ditotal untuk 51 orang, karena itu porsi bujet program MBBM 2023 ditaksir mancapai Rp 244,8 miliar. Tidak cuma anggota dewan, peserta training yang disebut konstituen atau anggota partai memperoleh keuntungan dari program ini.

Maman menentang bila dana itu dicicipi oleh semua anggota Komisi VII dan memandang laporan itu sebagai generalisasi. Walau begitu, dia minta KPK, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, dan BPK untuk selekasnya menginvestigasi kasus ini.

Seirama dengan Maman, anggota DPR Komisi Penelitian Fraksi Partai Golkar Gandung Pardiman menyarankan Kepala BRIN selekasnya ditukar.

Gandung ikut menyarankan audit dan interograsi berkenaan perjalanan keuangan BRIN yang dikatakannya banyak dikorupsi.

“Saya saran audit, interograsi mengenai perjalanan keuangan BRIN. Banyak yang dikorupsi itu, saya percaya seyakin-yakinnya. Semakin lama saya benci dengan Kepala BRIN. Kita panggil BPK,” katanya.

Anggota Komisi Penelitian Fraksi Partai NasDem Rico Sia selanjutnya bertanya program BRIN untuk warga yang banyaknya capai Rp 800 miliar. “Apa dari program itu cair semua?,” katanya.

Handoko selanjutnya memberi respon dengan menerangkan jika semuanya yang dibelanjakan oleh BRIN pangkalannya at biaya alias dibayar sesuai pengeluaran riel, bukan lumpsump atau pendanaan diberi sekalian ke yang melakukan pekerjaan. Dia memberikan contoh program MBBM yang dibujetkan sejumlah Rp 300 juta.

“Kita tidak tahu habis berapakah, bergantung at biaya. Jika ada 100 orang kita bayar 100 orang, jika 200 orang ya 200 orang,” tutur Handoko.

“Bermakna uangnya ada?,” bertanya Rico.

“Yang kami kejar volume penerapan, bukan gelondongannya,” jawab Handoko.

Awalnya, Seperti Tri Handoko seperti diambil dari Koran Tempo menjelaskan MBBM sebagai salah satu program diseminasi BRIN langsung ke warga. “Ini sesuai inspirasi anggota Komisi VII DPR yang dikatakan sepanjang rapat dengar opini yang terbuka untuk umum,” kata Handoko.

“Terang tidak karena mungkin bujet BRIN yang mengambil sumber dari rupiah murni kurang dari 20 %. Program MBBM cuma dapat menggunakan rupiah murni.””Terserah periset, jika ingin turut, ya, harus bersaing. Bukan kita memerintah. Jika periset diminta, ya, di mana kreasinya,” sebut Handoko saat diinterviu Tempo pada 17 Januari kemarin.

Sampai akhir rapat, Handoko tidak memberi komentar masalah tekanan DPR supaya dianya ditukar. IMA DINI SHAFIRA | AVIT HIDAYAT

Komisi XI DPR RI menyebutkan presentasi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono belum mengulas detil berkenaan perkembangan pembangunan ibukota negara baru itu.

KPU dan Komisi II DPR mengulas masalah tambahan dapil dan bangku anggota parlemen untuk Pemilu 2024.

Ketua Umum Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, kritisi wawasan penghilangan kedudukan Gubernur, menurut dia wawasan itu harus mengangsung dua hal, yaitu urgensinya dan fungsionalnya

Komisi II DPR memperjelas ide penangguhan Pemilu 2024 tidak berkaitan ingat mereka dan pemerintahan sudah menyetujui tingkatan dan bujetnya.

Beberapa periset tidak mendapatkan instruksi berkenaan perpindahan dan cari kantor BRIN lain secara berdikari.

Topik mengenai gonjang ganjing BRIN terus berguling jadi informasi paling populer Hebat 3 Tekno Informasi Hari Ini.

Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko menghadapai ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa sore, 17 Januari 2023 kemarin.

Pertamina Patra mulai pemakaian program MyPertamina untuk batasi pemebelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.

Gonjang ganjing BRIN terus berguling. Ramai reaksi dan keluh kesah dipandang bukti peralihan sukses.

Bila pernah menyaksikan beberapa foto awan topi di pucuk gunung, rupanya ini ialah awan yang serupa.