Kejaksaan Agung Tangkap Buron Penggelapan Pajak Rp 10,68 Miliar
Kejaksaan Agung tangkap buron tindak pidana pajak sejumlah Rp 10,68 miliar, Albertus Irwan Tjahjadi Oedi di Lapangan terbang Internasional Halim Pertama Kusuma, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2018.
“Terpidana Albertus ditangkap di Lapangan terbang Halim Pertama Kusuma,” kata Kepala Pusat Pencahayaan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, M Rum, di Jakarta, ini hari.
Pemicu Masyarakat Kapuk Cengkareng Berdemonstrasi Tolak Penggusuran
Terpidana Albertus Irwan Tjahjadi Oedi berdasar keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1124K/Pid.Sus/2013 tanggal 11 November 2013 sudah dipastikan bersalah dan dijatuhkan hukuman pidana penjara 2 tahun dan denda sebesar 3x Rp 10,68 miliar hingga semuanya sejumlah Rp 32 miliar.
Terpidana dipastikan bisa dibuktikan dengan cara sah dan memberikan keyakinan lakukan tindak pidana dengan menyengaja sampaikan SPT tahunan PPH WP Tubuh dan SPT periode PPN tahun 2001 yang didalamnya tidak betul, dan mengambil PPN tapi tidak menyerahkan ke kas negara.
Tindakan itu sudah menyalahi Pasal 30 ayat (1) huruf c dan g UU Nomor enam tahun 1983 seperti sudah diganti dengan UU Nomor 16 tahun 2000 mengenai Ketetapan Umum dan Tata Langkah Perpajakan.
“Terpidana pada sekitaran 2001, sebagai Direktur CV Keinginan sudah menyengaja sampaikan Surat Pernyataan Tahunan Pajak Pendapatan Tubuh yang didalamnya tidak betul, tidak sampaikan Surat Pernyataan Periode pajak Bertambahnya Nilai PPN bulan Juni, Juli, Oktober dan November 2001,” ucapnya.
Yang berkaitan, kata Rum, tidak menyerahkan ke kas negara atas pajak yang sudah diambil/dipotong.
Untuk tingkatkan pembayaran pajak kendaraan motor, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan umumkan 746 mobil eksklusif penunggak pajak.
Kementerian Koperasi dan UMKM menyebutkan cuma 397 ribu aktor dari keseluruhan UMKM yang bayar pajak.
Sambil merazia tunggakan pajak, polisi menangani pelanggar jalan raya, seperti tidak bawa surat kendaraan atau mungkin tidak mematuhi rambu.
Pemburuan penunggak pajak mobil eksklusif akan mengikutsertakan Ditlantas Polda Metro Jaya.
Neymar memperoleh berita jika dianya lepas dari kasus penggelapan pajak sebentar sesudah Barcelona menggulingkan MU.
Direktorat Jenderal Pajak disuruh bekerja lebih keras hingga shortfall pajak dapat menyusut Rp 30 triliun.
Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan, Direktorat Penegakan Hukum di Dirjen Pajak Handang Soekarno, hemat berbicara di muka hakim Pengadilan Tipikor.
Data harus pajak yang dicheck sekarang ini ada di sejumlah kantor daerah pajak.
Banding Messi masalah hukuman penjara 21 bulan berkaitan kasus pajak mulai diatasi Mahkamah Agung Spanyol.
Kantor Pajak Jawa Barat mengatakan penyanderaan penunggak pajak untuk memunculkan dampak kapok.
