Jokowi Sahkan RUU PPSK Jadi UU Sri Mulyani Lebih memajukan Kesejahteraan dengan Reformasi Bidang Keuangan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah menetapkan Perancangan Undang-Undang mengenai Peningkatan dan Pengokohan Bidang Keuangan (RUU PPSK) jadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 atau UU PPSK. Jokowi menandatangani RUU PPSK pada Kamis malam, 12 Januari 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyetujui lima cakupan hal yang ditata dalam UU PPSK. “Pertama, pengokohan kelembagaan kewenangan bidang keuangan dengan masih tetap memerhatikan independensi,” tutur ia melalui info tercatat pada Jumat, 13 Januari 2023
Ke-2 , Sri Mulyani meneruskan, pengokohan tata urus dan kenaikan keyakinan khalayak. Ke-3 , menggerakkan penumpukan dana periode panjang bidang keuangan untuk kesejahteraan dan support pendanaan pembangunan yang berkaitan. Ke-4, perlindungan customer. Ke-5, literatur, inklusi dan pengembangan bidang keuangan.
Dalam UU PPSK ini ada 27 bab dan 341 pasal yang terdapat didalamnya. UU ini akan gantikan salah satunya 17 Undang-undang berkaitan dengan bidang keuangan, yang sudah lumayan lama berlaku, bahkan juga sampai 30 tahun. “Ini dilaksanakan untuk sesuaikan dengan dinamika peralihan jaman,” katanya.
Beragam tanda menunjukkan urgensi reformasi bidang keuangan Indonesia. Bendahara negara memberikan contoh seperti masih dangkalnya bidang keuangan, belum maksimalnya peranan intermediasi bidang keuangan, dan rendahnya perlindungan customer di bidang keuangan.
Sesudah legitimasi UU PPSK oleh presiden, pemerintahan dan instansi kewenangan di bidang keuangan akan membuat ketentuan penerapan yakni berbentuk Ketentuan Pemerintahan, Ketentuan Bank Indonesia, Ketentuan OJK, dan Ketentuan LPS.
“Semua ketentuan penerapan akan diatur dalam kurun waktu 2 tahun semenjak UU PPSK diundangkan,” sebut Sri Mulyani.
Pemerintahan pastikan jika proses pengaturan beragam ketentuan penerapan dilaksanakan secara dapat dipercaya, mengikutsertakan beragam faksi terhitung DPR, kewenangan pengawas, dan warga.
Untuk ketentuan penerapan berwujud ketentuan pemerintahan, tentu saja akan dilaksanakan koordinir antara kementerian/ instansi sama sesuai proses yang berjalan.
Pemerintahan, katanya, memberi penghargaan yang setingginya ke semua anggota DPR, yang menginisiasi proses RUU dan kerja sama di dalam ulasan RUU ini.
Ulasan RUU di antara Pemerintahan dan DPR selalu memprioritaskan kebutuhan warga dan dilaksanakan lewat proses dialog yang terbuka, produktif, bernilai, dan aktif.
“UU PPSK ialah usaha pemerintahan dan DPR untuk lebih memajukan kesejahteraan umum dengan lakukan reformasi bidang keuangan Indonesia. Bidang keuangan yang inklusif, dalam, dan konstan sebagai persyaratan khusus untuk percepat pembangunan ekonomi nasional Indonesia,” papar Sri Mulyani.
